Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) bukan hanya urusan modal dan struktur kepemilikan. Langkah pertama yang tampak sederhana, yaitu memilih nama perusahaan, justru dapat menghadapi kendala jika tidak sesuai aturan. Banyak pengusaha mengalami penolakan nama PT karena kurang memahami ketentuan hukum yang berlaku.

Agar proses pengajuan tidak berulang kali ditolak, pemilihan nama harus mengikuti pedoman resmi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dukungan pihak yang memahami alurnya akan membantu mempercepat persetujuan nama dan meminimalkan revisi.

• HKN ke-61, Banyuwangi Gemakan Parade Sehat Dipimpin Bupati Ipuk dan Puteri Indonesia

• Puteri Indonesia Kampanyekan Pentingnya Mental Sehat untuk Generasi Muda Banyuwangi

• SSB Diponegoro United Juniors Harumkan Banyuwangi Usai Raih Runner-Up Dansat Brimob Cup 2025

1. Pentingnya Nama PT yang Sesuai Regulasi

Nama badan usaha harus merepresentasikan identitas perusahaan, namun tetap mengikuti batasan hukum. Ada persyaratan teknis yang wajib dipenuhi agar nama dapat diterima tanpa hambatan administrasi.

Nama yang benar memberikan kejelasan identitas di lingkungan bisnis dan mencegah benturan dengan perusahaan yang telah terdaftar lebih dulu. Proses legalitas pun menjadi lebih lancar.

2. Aturan Kemenkumham yang Sering Terlewat

Pemilik usaha perlu memahami kriteria yang diwajibkan pemerintah, seperti:

• Minimal terdiri dari tiga kata.
• Tidak menggunakan istilah yang menyalahi kesusilaan.
• Tidak menggunakan nama lembaga pemerintah atau internasional.
• Tidak sama atau mirip dengan nama perusahaan lain.

Pelanggaran satu poin saja berpotensi membuat pengajuan ditolak.

3. Cek Kemiripan Nama Secara Menyeluruh

Sebelum mengajukan, perlu dilakukan pengecekan nama melalui sistem resmi AHU Online. Namun, pencarian manual sering kali tidak mendeteksi kemiripan fonetik atau variasi penulisan.

Kesalahan seperti itu menyebabkan pemilik usaha harus kembali mengganti nama di tengah proses, yang mengakibatkan pemborosan waktu dan tambahan biaya.

4. Analisis Nama yang Menghindari Konflik Hukum

Nama perusahaan harus bebas dari klaim merek terdaftar, khususnya bila berada dalam bidang industri yang sama. Oleh karena itu, pengecekan pada database HKI sangat diperlukan untuk menghindari perselisihan hukum di kemudian hari.

Pendekatan preventif ini membuat nama perusahaan lebih aman dan berumur panjang secara legal.

5. Pengalaman Mengelola Persetujuan Nama

Pihak yang sudah terbiasa mengurus pendirian perusahaan memahami pola yang berpotensi diterima atau ditolak oleh sistem. Mereka memiliki referensi dan penilaian cepat dalam mengevaluasi kelayakan nama sejak awal.

Pengalaman seperti ini penting agar pemilik usaha tidak terjebak pada revisi yang memakan waktu.

6. Dukungan Pihak Profesional yang Berpengalaman

Banyak pelaku usaha memilih bekerja sama dengan konsultan pendirian perusahaan. Hal ini membantu memastikan kelengkapan dokumen dan persiapan nama sesuai aturan. Cara ini mengurangi risiko penolakan yang dapat menghambat langkah awal bisnis.

Profil dan Pendekatan Legal Satu dalam Pengajuan Nama PT

Legal Satu menyediakan jasa pembuatan PT secara profesional, cepat, dan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan dukungan tim berpengalaman, proses pendirian perusahaan menjadi lebih mudah, praktis, dan aman. Cocok bagi pelaku usaha yang ingin memulai bisnis dengan badan hukum yang sah sesuai regulasi.

Pengusaha yang bekerja sama dengan Legal Satu biasanya memperoleh pendampingan dalam pengecekan nama, analisis legalitas, dan pemilihan alternatif nama yang lebih kuat secara hukum. Semua proses dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Kemenkumham untuk memaksimalkan peluang persetujuan tanpa kendala berulang.

7. Evaluasi Nama Berdasarkan Sektor Usaha

Pemilihan nama perlu disesuaikan dengan model dan ruang lingkup usaha. Nama yang terlalu umum atau tidak relevan dapat menimbulkan kebingungan dalam klasifikasi KBLI. Kesesuaian antara nama dan bidang usaha membantu memperkuat identitas perusahaan.

8. Penyusunan Alternatif Nama Sebagai Antisipasi

Pembuatan beberapa opsi nama yang tetap mengikuti regulasi adalah langkah cerdas untuk menjaga kelancaran proses. Bila satu nama tidak lolos, opsi cadangan langsung dapat diajukan tanpa menunggu terlalu lama.

F.A.Q

1. Apakah nama PT harus terdiri dari minimal tiga kata?
Ya, aturan Kemenkumham mewajibkan nama badan usaha menggunakan minimal tiga kata sebagai bentuk kejelasan identitas hukum.

2. Bolehkah menggunakan kata yang sama dengan perusahaan lain?
Tidak boleh. Nama harus berbeda, termasuk dari sisi pelafalan atau penulisan, agar tidak menimbulkan perselisihan atau kebingungan publik.

3. Apakah nama perusahaan harus menggambarkan bidang usaha?
Tidak selalu, tetapi nama yang relevan biasanya lebih mudah dikenali dan mendukung branding jangka panjang.

4. Bagaimana jika nama yang saya ajukan ditolak?
Anda dapat mengajukan revisi atau menggunakan nama alternatif lain yang sudah disiapkan, selama tetap sesuai regulasi.

Persetujuan nama PT menjadi langkah awal yang menentukan kelancaran legalitas bisnis. Dengan persiapan matang dan pemahaman terhadap aturan, prosesnya dapat berjalan tanpa hambatan dan memberi fondasi kuat bagi perkembangan perusahaan di masa depan. Jika perlu, dukungan tenaga ahli yang berpengalaman akan membantu memastikan setiap langkah sesuai koridor hukum.