Banyuwangi, PESAN-Trend.CO.ID - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 di Komisi II DPRD Banyuwangi berlangsung dengan fokus yang lebih luas dari hanya isu perlambatan pertumbuhan sektor pertanian. Rapat kerja yang digelar bersama tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra tersebut diarahkan untuk menilai kembali efektivitas program dan serapan anggaran masing-masing OPD.

Dalam forum tersebut, Komisi II mengundang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; serta Dinas Perikanan untuk menyampaikan laporan kinerja sekaligus rencana program di tahun anggaran mendatang. Komisi menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar arah kebijakan 2026 lebih terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, menyatakan bahwa pihaknya mendukung langkah transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial yang saat ini sedang digarap Dinas Sosial. Menurutnya, digitalisasi dipandang sebagai instrumen penting untuk mempercepat layanan serta mencegah kesalahan data penerima manfaat.

• Kelompok Ternak Argo Wilis Sukses Garap Bantuan Sapi

• Keunggulan Sewa Mobil di Jakarta dari Global Transport

• Pemangkasan Anggaran, DPRD Banyuwangi Desak Fokus pada Layanan Publik, Dan Kurangi Acara Seremonial.

“Tantangan kita ada pada literasi digital masyarakat. Karena itu, kami meminta pendampingan di lapangan diperkuat agar digitalisasi bansos bisa berjalan sesuai tujuan,” ujar Emy.

Emy menambahkan, rapat kerja ini merupakan bentuk pengawasan atas penyelenggaraan program pemerintah daerah, sekaligus bagian dari tahapan penyusunan anggaran di DPRD. Ia menilai, diskusi bersama OPD menjadi momentum memastikan perencanaan ke depan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Terkait sektor perikanan, Komisi II menyoroti program ekonomi kerakyatan agar mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran 2026. Emy menilai potensi perikanan Banyuwangi masih cukup besar untuk didorong menjadi sumber pertumbuhan baru.

Di sisi lain, Komisi II juga menyoroti penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian di Banyuwangi. Perlambatan ini dinilai harus segera ditangani melalui program yang lebih konkret dari eksekutif.

“Kami berharap ada intervensi yang tepat sehingga sektor pertanian kembali tumbuh dan memberi dampak kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah,” tambah Srikandi Partai Demokrat tersebut.

Rapat kerja ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam penyusunan RAPBD 2026, terutama untuk memastikan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor dapat terwadahi secara proporsional dan efisien. (Verikurniawan)