Banyuwangi, PESAN-Trend.CO.ID – Dalam menjalankan mandat sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Banyuwangi tidak hanya berperan dalam penyusunan regulasi daerah. Di balik proses legislasi, pengawasan serta pembahasan anggaran, DPRD memiliki sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang menjadi motor kerja lembaga tersebut.

Salah satu AKD yang memegang peranan krusial adalah Badan Anggaran atau Banggar. Keberadaannya sering disebut sebagai “garda terdepan” pengawalan kebijakan fiskal daerah, karena tugas utamanya beririsan langsung dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Banggar bertanggung jawab memastikan setiap rupiah dalam APBD disusun secara tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Proses pembahasan hingga pengawasan anggaran tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui formasi Banggar yang telah ditetapkan sejak masa jabatan DPRD dimulai.

• Banggar DPRD Banyuwangi, "Dapur" Utama Pengawalan APBD, ini Nama Penggeraknya

• Ketua DPC PKB Banyuwangi Sampaikan Semangat Perjuangan pada Sosialisasi Hasil Munas DKP Panji Bangsa

• Raperda Lebih Transparan: DPRD Banyuwangi Luncurkan Platform SIPRADA.

Susunan Banggar terdiri dari pimpinan DPRD , ketua dan wakil ketua, yang langsung menduduki posisi pimpinan badan tersebut. Sementara anggota Banggar berasal dari usulan fraksi-fraksi yang ada di DPRD, dengan komposisi maksimal setengah dari jumlah total anggota dewan. Perhitungan ini bukan tanpa alasan, karena DPRD ingin memastikan representasi politik dan komisi terakomodasi secara proporsional.

Di sisi lain, Sekretaris Dewan secara otomatis memegang jabatan sebagai Sekretaris Banggar. Meski demikian, posisinya bukan sebagai anggota badan, melainkan mendukung aspek administratif dan teknis dalam seluruh rangkaian kerja Banggar.

Dengan struktur yang bersifat tetap, Banggar dipercaya menjadi penyeimbang antara eksekutif dan kepentingan publik. Tanpa badan ini, fungsi pengawasan anggaran dinilai rawan melemah. Padahal, APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah yang harus dikawal sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Pembentukan Banggar memberikan jaminan bahwa proses anggaran daerah berjalan tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga memenuhi asas keadilan dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat Banyuwangi. Peran strategis ini menjadikan Banggar sebagai salah satu AKD paling menentukan dalam kerja-kerja parlemen daerah.