MADIUN – pesantrend.co.id Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, SH., M.Ak. meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Arahan tersebut disampaikan Bupati dalam acara Penguatan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Perundang-undangan yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun, Kamis (25/6/2026).

Menurut Bupati, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan wujud komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

• Cara Memaksimalkan Potensi Website Untuk Pertumbuhan Bisnis di Tangerang

• Bupati Madiun Kawal FGD BLUD Puskesmas, Tekankan Tingkatkan Layanan Kesehatan Prima

• Ribuan Pengunjung Datang ke Banyuwangi, BMX Supercros jadi Berkah Bagi UMKM dan Warga Muncar

“Untuk mempertahankan opini WTP, ada empat indikator utama yang harus menjadi perhatian kita semua,” kata Bupati Hari Wuryanto.

Ia menambahkan bahwa mempertahankan WTP lebih sulit daripada meraihnya. Oleh karena itu, Pemkab Madiun terus melakukan pembinaan dan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun agar pengelolaan keuangan daerah selalu sesuai standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.

“Kita harus taati regulasi yang mengatur, supaya kita betul-betul bisa mempertahankan WTP,” tegasnya.

Acara yang diikuti sekitar 30 penyusun laporan keuangan OPD ini menghadirkan dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, yaitu Kasidatun Iwan Sofyan, SH., MH. dan Kasipidsus Adhi Satya Wicaksono, SH., MH.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro, SH. mengapresiasi capaian WTP yang selama ini diraih Pemkab Madiun. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik.

“Hal ini perlu disyukuri dan dibanggakan, namun untuk mempertahankan biasanya lebih sulit. Untuk itu, kami siap memberikan layanan, karena mencegah lebih baik daripada masuk proses hukum,” ujar Kajari.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala BPKAD Kabupaten Madiun Hadi Sutikno.