BANYUWANGI – Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memperkuat pemahaman aparatur pendidikan terhadap regulasi jabatan fungsional sebagai upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel. Langkah tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2026 yang digelar Rabu, 18 November 2026.
Kegiatan ini membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan.
Sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan terbaru yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, jenjang jabatan, pengelolaan kinerja, serta pengembangan kompetensi aparatur pendidikan.
Baca Juga :Sejumlah jabatan yang menjadi perhatian meliputi guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan penilik. Masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
Pemahaman terhadap regulasi menjadi penting agar setiap aparatur mengetahui secara jelas ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab sesuai jabatan yang diemban. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai ketentuan.
Selain mengatur pelaksanaan tugas, jabatan fungsional juga berkaitan dengan pengembangan aparatur karir. Penataan jabatan dan pengelolaan kinerja yang diharapkan mampu mendorong terbentuknya sistem kerja yang lebih objektif serta berorientasi pada hasil.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, guru memiliki peran utama dalam proses pembelajaran. Pamong belajar mendukung layanan pendidikan nonformal, sedangkan pengawas sekolah dan penilik menjalankan fungsi pelatihan serta pengawasan sesuai kewenangannya.
Pemahaman yang sama terhadap regulasi juga diharapkan memperkuat koordinasi antarpemangku jabatan. Sinergi tersebut diperlukan agar terlaksananya kebijakan pendidikan berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan Banyuwangi berharap peserta tidak hanya memahami ketentuan peraturan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Penguatan tata kelola jabatan fungsional menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia pendidikan yang profesional dan bertanggung jawab. Sebab, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kualitas aparatur yang melaksanakannya.
Dengan pemahaman peraturan yang baik, pengelolaan jabatan fungsional diharapkan semakin tertata dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.