Oleh Arip Marsudi

Setiap pagi, ketika matahari belum sepenuhnya meninggi, trotoar di sekitar pasar sudah berubah menjadi ruang perjuangan.

Di sana, nenek-nenek duduk berderet. Di hadapan mereka bukan etalase toko yang megah, bukan pula lapak dengan modal puluhan juta rupiah. Hanya keranjang sederhana berisi sayur, tomat, cabai, bawang, telur dan berbagai kebutuhan dapur.

• Abdul Karim Ajak Pedagang Pasar Induk Selesaikan Masalah Lewat Jalur resmi

• Pedagang Lama Pasar Induk Banyuwangi Tagih Kepastian Tempat Berjualan

• Pemkab Banyuwangi Luncurkan Lentera Lansia

Mereka menunggu pembeli. Satu pembeli datang, satu ikat sayur berpindah tangan. Dua pembeli datang, dua bungkus dagangan terjual. Begitulah roda perekonomian mereka berputar. Pelan. Kecil. Tetapi nyata.

Mereka bukan sedang mengejar kekayaan. Mereka hanya berusaha memastikan dapur tetap mengepul.

Dengan modal ala kadarnya, mereka bertahan dari hari ke hari. Keuntungan hari ini menjadi modal untuk berjualan esok pagi. Sebagian menjadi uang belanja rumah. Sebagian lagi mungkin untuk membayar kebutuhan sekolah cucu, listrik, atau sekadar membeli beras.Tidak banyak yang tersisa.

Dan karena modalnya kecil, usahanya pun sulit berkembang.

Mereka sebenarnya ingin menambah dagangan. Ingin membeli lebih banyak sayuran. Ingin mempunyai kios yang lebih layak. Ingin dagangannya semakin lengkap.

Tetapi keinginan sering kali berhenti di satu kata, modal.

Ironisnya, ketika pemerintah begitu sering berbicara tentang pemberdayaan UMKM, tidak semua pelaku usaha kecil benar-benar mempunyai akses terhadap pembiayaan.

Perbankan membutuhkan persyaratan. Program bantuan membutuhkan administrasi. Kredit membutuhkan kelayakan. Sementara nenek-nenek di trotoar itu mungkin tidak mempunyai agunan, laporan keuangan, legalitas usaha yang lengkap, atau kemampuan memahami berbagai persyaratan administrasi.

Lalu kepada siapa mereka harus meminta bantuan? Di kemudian hari muncul sosok yang dalam bahasa rakyat sering disebut Bang Pletit. Ia datang bukan dengan lamaran panjang. Tidak meminta laporan keuangan. Tidak bertanya terlalu banyak tentang legalitas. Tidak pula meminta mereka mengikuti seminar kewirausahaan.

Ketika pedagang membutuhkan tambahan modal, Bang Pletit bisa menjadi orang yang paling cepat memberikan jawaban.

“Butuh uang berapa?” Seketika persoalan modal seolah selesai.

Pedagang bisa membeli barang lebih banyak. Dagangan bertambah. Kebutuhan rumah bisa tertutup.

Pada saat itu, Bang Pletit terlihat seperti penyelamat. Seperti jalan keluar ketika semua pintu lain terasa tertutup.

Tetapi sebuah pertolongan yang datang cepat sering kali memiliki konsekuensi yang harus dibayar kemudian.

Hari berikutnya, cicilan mulai datang. Besoknya lagi datang lagi. Hari berikutnya masih ada.

Berhari-hari, Berminggu-minggu, Bahkan berbulan-bulan.

Dan ketika dagangan sedang sepi, cicilan itu tetap harus dibayar.

Ketika harga sayur naik, pembeli berkurang.

Ketika hujan turun sejak pagi.

Ketika dagangan tidak habis.

Ketika keuntungan hanya beberapa puluh ribu rupiah.

Kewajiban tetap menunggu.

Di situlah Bang Pletit yang kemarin terasa seperti solusi, perlahan bisa berubah menjadi beban.

Bukan karena meminjam uang selalu salah.

Bukan pula karena orang yang memberikan pinjaman pasti bermaksud buruk.

Persoalannya adalah ketika masyarakat kecil tidak mempunyai banyak pilihan, sehingga pinjaman cepat menjadi satu-satunya pintu yang bisa mereka buka.

Dan pintu yang mudah dibuka itu ternyata mengantarkan mereka pada kewajiban yang panjang.

Hari ini mendapatkan modal, besok mulai mencicil.

Sementara usaha mereka sendiri belum tentu berkembang.

Inilah lingkaran yang harus dilihat dengan jernih.

Pedagang kecil membutuhkan modal untuk berkembang. Tetapi karena akses modal formal sulit, mereka mencari sumber informal. Setelah mendapatkan modal, sebagian pendapatan harian kemudian tersedot untuk membayar kewajiban.

Akibatnya, modal kembali mengecil. Lalu ketika modal habis, pinjaman baru kembali dicari. Berputar dan terus berputar.

Sampai akhirnya mereka tidak lagi berdagang untuk mengembangkan usaha. Mereka berdagang untuk membayar utang. Dan di ujung semua itu, masih ada satu hal yang bisa mengetuk pintu, pajak.

Pajak tentu saja merupakan kewajiban warga negara. Negara membutuhkan pajak untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Tidak ada yang salah dengan prinsip tersebut. Tetapi bagi rakyat kecil, negara seharusnya hadir secara utuh. Jangan hanya hadir ketika menghitung kewajiban. Hadir pula ketika mereka membutuhkan kesempatan. Hadir ketika mereka membutuhkan modal. Hadir ketika mereka membutuhkan pendampingan. Hadir ketika mereka ingin keluar dari lingkaran utang. Sebab menjadi pelaku UMKM bukan sekedar memiliki usaha.

Ada jutaan orang yang berjualan bukan karena memiliki modal yang kuat, melainkan karena tidak mempunyai pilihan lain untuk bertahan hidup.

Mereka bekerja dengan tangan sendiri. Mereka bangun sebelum matahari terbit. Mereka membeli barang dengan uang yang sedikit. Mereka menjualnya kembali dengan keuntungan yang tipis.

Dan ketika dagangan tidak laku, kerugian mereka bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Itu adalah uang belanja keluarga. Itu adalah uang untuk makan. Itu adalah uang untuk bertahan hidup.

Oleh karena itu, jika pemerintah benar-benar ingin menaikkan kelas UMKM, jangan hanya melihat UMKM dari atas. Turunlah ke trotoar. Duduklah bersama mereka. Tanyakan berapa modal mereka. Tanyakan berapa keuntungan bersih mereka. Tanyakan berapa utang mereka. Tanyakan mengapa mereka tidak bisa mengakses bank. Tanyakan mengapa mereka lebih mudah menemukan Bang Pletit daripada menemukan program pembiayaan pemerintah. Dan yang paling penting, tanyakan, Mengapa orang kecil yang setiap hari bekerja masih begitu sulit naik kelas? Mungkin penjelasannya bukan karena mereka malas. Mungkin bukan karena mereka tidak mau berkembang. Mungkin karena sistem yang dibangun untuk membantu mereka justru terlalu jauh dari kehidupan mereka.

Nenek-nenek di trotoar itu tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya membutuhkan kesempatan. Kesempatan mendapatkan modal dengan cara yang masuk akal. Kesempatan mendapatkan pendampingan. Kesempatan mendapatkan tempat usaha yang layak. Kesempatan memperluas pasar. Dan kesempatan untuk tumbuh tanpa harus terus-menerus menggantungkan hidup pada pinjaman yang menggerus pendapatan hariannya.

Sebab pemberdayaan bukanlah ketika pemerintah mengatakan bahwa UMKM sedang dibantu. Pemberdayaan adalah ketika pedagang kecil benar-benar merasa bahwa hidupnya menjadi lebih ringan setelah negara hadir. Kalau tidak, kita hanya sedang memindahkan beban. Dari trotoar ke pinjaman. Dari pinjaman ke cicilan. Dari cicilan ke pajak. 

Sementara nenek-nenek itu tetap duduk di tempat yang sama. Menunggu pembeli. Menunggu dagangannya habis. Menunggu hari berganti. Dan mungkin diam-diam mereka bertanya, “Kapan kami benar-benar diberi kesempatan untuk hidup lebih baik?”, Ironi.

Di negeri yang begitu sering berbicara tentang pemberdayaan ekonomi rakyat, masih ada orang-orang tua yang setiap pagi harus memilih antara menambah modal, membayar cicilan, membeli kebutuhan rumah, atau sekadar bertahan sampai esok hari.

Mereka tidak sedang meminta negara untuk menghapus semua kewajiban.

Mereka hanya berharap negara tidak datang kepada mereka hanya ketika ingin menagih.

Karena bagi rakyat kecil, negara yang hadir bukanlah negara yang paling sering berbicara tentang UMKM.

Melainkan negara yang membuat mereka mampu berkata, “Hari ini saya berjualan bukan sekadar untuk bertahan hidup. Saya sedang membangun kehidupan.”