Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan
Kecakapan Wirausaha (PKW) yang diusung Direktorat Kursus dan Pelatihan
(Ditsuslat), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek), terbukti dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi
pengangguran. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen
Diksi), Kiki Yuliati, dalam Peluncuran Program PKK dan PKW, Bantuan Pemerintah
untuk Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Tahun 2023 yang disiarkan melakui kanal YouTube
KursusKita, Jumat (20/1).
Sebagaimana dikatakan Dirjen Diksi, PKK dan PKW terutama di
masa pandemi menjadi ‘penyelamat’ bagi anak-anak yang berasal dari golongan
ekonomi lemah untuk bisa melanjutkan pendidikannya melalui jalur kursus dan
pelatihan. Namun, hal ini tentunya optimalisasi program ini tak lepas dari
peran para pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di berbagai daerah yang berkomitmen mendukung
PKK dan PKW sehingga dapat terlaksana dengan baik di lapangan.
Oleh karena itu, Dirjen Diksi mengimbau agar pemerintah
daerah (Pemda) dapat terus memfasilitasi melalui berbagai kebijakan dan
anggaran guna memastikan peserta didik di lembaga kursus dan pelatihan (LKP)
mendapat bekal yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Kepada pimpinan LKP, ia juga mengimbau untuk merancang materi pembelajaran yang
fleksibel bersama DUDI.
Kiki Yuliati juga mengapresiasi seluruh mitra yang selama ini
turut mendukung dan bekerja sama menyukseskan PKK dan PKW sehingga dapat
berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Besarnya kepedulian para pemangku
kepentingan ini, menurut Dirjen Kiki, sepatutnya disambut antusias oleh peserta
didik.
“Peserta didik harus punya motivasi belajar agar kompetensi
yang dihasilkan nanti selepas dari LKP dapat relevan dengan kebutuhan
industri,” pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota
Surakarta, Dian Rineta, menjelaskan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota
(Pemkot) Surakarta yang mendukung program pengentasan angka putus sekolah
maupun pengangguran.
“Secara konsisten kami sediakan anggaran dan secara rutin
kami selenggarakan Gebyar Pendidikan Nonformal yang diikuti seluruh LKP
se-Surakarta,” ucapnya. Ia menjelaskan bahwa di Surakarta terdapat 57 LKP dan
500 orang instruktur.
“Kami lakukan pembinaan kepada LKP secara periodik agar
mereka bisa memberi bekal yang mumpuni bagi peserta didiknya. Pemkot terus
berkoordinasi dan aktif mengambil peran dalam memfasilitasi dan menjembatani
antara LKP dan industri agar mereka dapat tersalurkan ke dunia kerja,” lanjut
Dian yang mengaku giat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.
Menurutnya, kursus dan pelatihan menjadi upaya penting dalam
menekan angka pengangguran terutama selama dan pascapandemi untuk mewadahi
anak-anak yang putus sekolah agar tetap bisa mengenyam pendidikan dan
memperbaiki kualitas hidupnya. Dian menuturkan bahwa di wilayahnya ada 114 anak
yang putus sekolah. “Kami dorong agar mereka meneruskan pendidikan sebab mereka
punya potensi asal dibantu dan diarahkan untuk bisa mengembangkan bakat dan
minatnya ke arah wirausaha,” jelasnya yang merasa terbantu berkat adanya
program PKK dan PKW ini.
“Kami sangat terbantu dan berterima kasih karena program PKK
dan PKW turut membantu LKP dalam memberikan layanan pendidikan yang tepat
sasaran kepada masyarakat. Semoga anak-anak yang putus sekolah bisa memiliki
harapan yang sama dalam melanjutkan pendidikan melalui program ini dan
berkesempatan memiliki masa depan yang cerah,” harap Kadisdik Kota Surakarta.
Sependapat, Ridho Yahya selaku Wali Kota Prabumulih, Provinsi
Sumatra Selatan (Sumsel) menilai bahwa program PKK dan PKW menjadi jawaban bagi
peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk dapat melanjutkan
pendidikan. “Tentu ini perlu didukung oleh anggaran yang menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah pusat dan daerah supaya kita memiliki tenaga kerja
yang terampil sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” ucapnya penuh keyakinan.
Komitmen yang sama juga turut ditunjukkan perwakilan
Archipelago International Hotel Grup (ASTON) Hotel Group, Associate Director
Learning and Development, Yeni Nofian, yang menyatakan dukungan pihaknya dalam
mengembangkan SDM di Indonesia. Saat ini, ASTON Group memiliki 1.900 peserta
magang yang belajar di ASTON Group yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain
itu, terdapat 80 guru pengajar yang siap memfasilitasi para peserta didik
mengembangkan keterampilan.
“Kami terus memperbaiki standar pembelajaran agar kompetensi
lulusan magang sesuai dengan kebutuhan dunia industri termasuk penyelarasan
kurikulum dengan Ditsuslat. Kami bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk
lebih mengembangkan program magang kami. Salah satunya adalah dengan membangun
platform yang memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sehingga
memudahkan mereka mengakses berbagai bahan materi di mana saja dan kapan saja,”
ucapnya.
Sementara itu, General Manager HRD PT Sri Rezeki Isman Tbk.,
Sri Saptono Basuki, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari upaya bersama
pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan
melalui jalur pendidikan. “Peserta didik di LKP kita berikan kesempatan
pemagangan di sini, instruktur juga kami dampingi dalam penyelarasan
kurikulum,” katanya seraya menyebut bahwa LKP di daerah Karanganyar, Surakarta,
hingga Prabumulih telah bekerja sama dengan perusahaannya.
“Peserta didik (magang) tidak hanya menjadi
bagian dari kerja sama yang baik karena lulusan LKP tersebut juga ada yang
menjadi tenaga kerja kami yang berdaya saing. Kami harap, makin banyak LKP yang
tertarik untuk melakukan pemagangan dan kolaborasi,” ucapnya seraya berharap
kerja sama yang dibangun bersama Ditsuslat dapat memberi nilai dan daya saing
bagi masyarakat luas.
Berikutnya, perwakilan dari PT Grup Astra Daihatsu Motor yakni
Agus Setiono selaku Workshop Head Bengkel Tunas Daihatsu, Lebak juga
menyampaikan harapan agar LKP bisa terus maju dan sukses berkat sinergi program
yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah, dunia industri, dan pelaku
usaha. Menurutnya, banyak yang bisa dilakukan bersama-sama, seperti
penyelarasan kurikulum pembelajaran, pengembangan infrastruktur, dan pemantauan
aktivitas LKP di beberapa daerah agar prosesnya searah dengan kebutuhan DUDI.
“Mari kita bahu-membahu untuk bersama mengurangi angka
pengangguran dii Indonesia. LKP bisa,” pungkasnya.
Sumber : Siaran Pers Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI