Bnyuwangi,- Ketua Gabungan Komisi II dan III pembahasan perubahan Perda PDRD DPRD Banyuwangi, Muhammad Ali Mahrus, menyatakan saat proses pengajuan perubahan Perda PDRD dari eksekutif tidak ada usulan terkait dengan perubahan tarif PBB P2.

Pernyataan politisi PKB ini sebagai sanggahan soal kenaikan PBB P2 di Kabupaten Banyuwangi yang naik hingga 200 persen dan memicu gelombang aksi penolakan dari kalangan LSM.

“Sejalan dengan kepentingan Kemendagri yang berlaku nasional dan karena tidak ada perubahan di klausul PBB maka tidak ada pembahasan. Namun ada hasil evaluasi Kemendagri yang mengharuskan adanya tarif tunggal PBB P2,” terang Muhammad Ali Mahrus.

• DPRD Setujui Perubahan Propemperda Tahun 2025

• DPRD Setujui Perubahan Perda No 1 Tahun 2024

• Wakil Ketua DPRD Ruliyono Pimpin Paripurna Nota Keuangan Raperda APBD 2026

Dalam Perda PDRD sebelum perubahan, lanjut Ali Mahrus, besaran tarif PBB P2 dibagi menjadi 3 kelompok yakni NJOP dengan nilai hingga Rp1 miliar dikenakan 0,1 persen, NJOP dengan nilai Rp1 miliar hingga Rp5 miliar dikenakan 0,2 persen. Sedangkan untuk NJOP diatas Rp5 miliar baru dikenakan sebesar 0,3 persen.

“Sehingga dalam perubahan Perda ini, tarif tunggal yang dicantumkan memilih 0,3 persen dengan sasaran orang-orang berduit dan Bapenda sendiri memastikan tidak ada perubahan tarif PBB P2,” ulasnya.

Penghitungan tarif PBB P2 menjadi domain kepala daerah untuk pengaturan secara kaku dan jelas melalui Peraturan Bupati.

Anggota DPRD Banyuwangi ini berharap pemerintah daerah menilai kembali kenaikan NJOP yang dinilai terlalu tinggi jika semangat meningkatkan pendapatan pendapatan asli daerah (PAD) memberatkan rakyat.

“Akan lebih baik dan hebat ketika pemerintah daerah dalam proses optimalisasi PAD melalui inovasi-inovasi yang memanfaatkan potensi daerah seperti pengelolaan kekayaan daerah, aset daerah, BUMD dan lainnya,” tuturnya.

Pemerintah daerah seharusnya segera mengimplementasikan perda yang telah ada untuk meningkatkan PAD seperti halnya Perda BUMD dan Perda Pendirian BPR Syariah yang hingga saat ini belum terlaksana.

“Perda BUMD, Perda Pendirian BPR Syariah seharusnya bisa menjadi pundi-pundi yang diharapkan dapat meningkatkan PAD melalui proses pemanfaatan potensi yang ada,” ucapnya.

Muhammad Ali Mahrus pun mengingatkan agar eksekutif tidak bangga menaikan PAD yang hanya bersumber dari pajak yang berarti sama dengan membebani rakyat.