Presiden
Joko Widodo mendorong segenap pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan
ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun
2022, menurut Presiden, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2 persen dan
14 provinsi berada di atas angka nasional.
Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023 yang digelar di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.
"Target kita di 2024 kemiskinan ekstrem
ini harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah. Di 2022, masih 2
persen dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya, artinya
targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa
juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang
harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,"
ungkapnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar para
kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di
daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki
bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan
sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.
"Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada
posisi yang ininya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik,
hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban
yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian
bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," jelasnya.
Menurut Presiden, angka stunting secara
nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014 menjadi
24 persen pada tahun 2021 dan diperkirakan pada angka 21 persen pada tahun
2022. Meskipun telah turun drastis, namun Presiden terus mendorong agar target
di bawah 14 persen pada 2024 bisa tercapai.
"Target kita di tahun 2024 harus berada
di bawah 14 persen. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras
kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan
persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada," ucapnya.
Untuk itu, Kepala Negara mendorong para
kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau
stunting di daerahnya seperti yang telah sukses dilakukan oleh Kabupaten
Sumedang. Berkat pemanfaatan teknologi tersebut, angka stunting di Kabupaten
Sumedang turun drastis dari 32 persen pada tiga tahun yang lalu menjadi 7
persen.
Selain itu, Presiden juga mencontohkan Kabupaten Kampar yang sukses menurunkan angka stunting dengan cara lain, yakni menitipkan anak-anaknya ke perusahaan besar yang ada di daerahnya. Dengan metode tersebut, Kabupaten Kampar berhasil menurunkan angka stunting dari 27 persen ke 8 persen.
"Di Kampar juga sama, tapi tidak
menggunakan platform aplikasi, tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada
perusahan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini 100 anak titipkan,
200 anak titipkan, 50 anak titipkan. Itu juga berhasil menurunkan dari 27
(persen) ke angka kurang lebih 8 persen. Ini juga penurunan yang sangat
drastis," tandasnya. (Humas Kemensetneg)