Banyuwangi,- Pasca melakukan konsultasi ke kementrian dalam negeri pada Senin, 19 Agustus 2025, DPRD dan bupati Banyuwangi sepakat membatalkan kenaikan Kenaikan tarif PBB P2.Keputusan resmi itu digelar pada rapat

Banyuwangi,- Meski memaklumi PAD Banyuwangi tahun 2026 berpotensi menurun tapi Fraksi Nasdem di DPRD Banyuwangi meminta Ekeskutif lebih inovatif dalam memaksimalkan potensi penggalian sumber PAD.Proyeksi

Banyuwangi,- Carut marut Tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkab Banyuwangi khususnya jabatan pelaksana tugas atau Plt dipahami oleh kalangan dewan.Komisi I DPRD Banyuwangi secara khusus memanggil pihak

Banyuwangi,- Keputusan dibatalkannya aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB P2 oleh Forum Banyuwangi Bergerak disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto yang pada Rabu malam memimpin

Banyuwangi,- DPRD akan menjadwalkan pembahasan dua raperda yang diusulkan oleh pihak eksekutif. Dua raperda yang diusulkan eksekutif agar segera dibahas yakni Raperda Inovasi Daerah dan Raperda Rencana Pembangunan

Banyuwangi,- Dampak penutupan Jalur Gumitir yang saat ini dalam perbaikan turut dirasakan wakil rakyat dari Fraksi Gerindra di DPRD Banyuwangi, Abdul Ghofur.Wakil rakyat asal Kecamatan Kalibaru ini merasakan

Banyuwangi,- Dalam rangka pencapaian target prioritas pembangunan pada tahun 2026, postur anggaran pada KUA PPAS APBD 2026 dirancang dengan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,558 triliun.Pendapatan

Banyuwangi,- Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2026 sudah diteken DPRD Banyuwangi dan eksekutif.Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy

Banyuwangi,- Nasib penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang hingga kini dinyatakan hilang itu bakal mendapat kompensasi dari tiga pihak, yakni PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putra dan PT Raputra Jaya.Kompensasi itu

Bnyuwangi,- Ketua Gabungan Komisi II dan III pembahasan perubahan Perda PDRD DPRD Banyuwangi, Muhammad Ali Mahrus, menyatakan saat proses pengajuan perubahan Perda PDRD dari eksekutif tidak ada usulan terkait