PesanTrend.co.id - Di tengah geliat pembangunan yang terus bergulir di berbagai daerah Indonesia, Banyuwangi tampil menonjol dengan pencapaian yang mengesankan. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini baru saja diganjar predikat “Kinerja Tinggi” oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2024. Sebuah pengakuan yang tak datang begitu saja.
Predikat tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam acara yang digelar di Balikpapan Sports and Convention Centre, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025). Momen ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan yang terukur dan berdampak kini menjadi wajah baru Banyuwangi.
“Penilaian ini bukan akhir, tapi motivasi untuk terus berbenah. Terima kasih atas pendampingan pemerintah pusat dan Pemprov Jatim yang senantiasa membimbing kami,” ujar Ipuk dengan nada penuh semangat.
Baca Juga :Namun di balik capaian itu, ada kisah panjang perjuangan dan strategi yang menyentuh langsung kehidupan warga. Salah satu fokus utama Pemkab Banyuwangi adalah pengentasan kemiskinan, yang tak hanya menjadi isu lokal, tapi juga agenda prioritas nasional.
Program unggulan seperti “Kanggo Riko” menjadi tulang punggung upaya tersebut. Dirancang untuk membantu rumah tangga miskin, khususnya perempuan sebagai tulang punggung keluarga, program ini menyediakan modal usaha, perbaikan warung, hingga bantuan alat produktif. Bahkan, bedah rumah dan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu turut digencarkan.
Dampaknya nyata. Angka kemiskinan di Banyuwangi berhasil ditekan dari 7,34 persen (2023) menjadi 6,54 persen (2024). Sementara kemiskinan ekstrem turun dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen dalam periode yang sama.
Tak hanya itu, indikator makro pembangunan lainnya juga mencerminkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,30 dari sebelumnya 73,79. Indeks Gini, yang mencerminkan tingkat ketimpangan ekonomi, juga turun signifikan dari 0,351 menjadi 0,312.
“Kami memastikan bahwa setiap program berjalan sinergis dengan kebijakan nasional dan provinsi. Pembangunan bukan sekadar angka, tapi harus memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tambah Ipuk.
Dengan fondasi yang semakin kuat dan pendekatan pembangunan yang berfokus pada masyarakat, Banyuwangi kini bukan hanya sekadar daerah tujuan wisata. Ia tumbuh menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah dapat menjawab tantangan zaman dengan kerja nyata dan strategi jangka panjang yang berkelanjutan. (amn)