Banyuwangi,- Dalam rangka pencapaian target prioritas pembangunan pada tahun 2026, postur anggaran pada KUA PPAS APBD 2026 dirancang dengan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,558 triliun.

Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp750,8 miliar atau naik 6,92 persen yakni Rp48,5 miliar dari APBD 2025 yaitu sebesar Rp702,3 miliar.

Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.757 triliun atau turun sebesar Rp962,3 miliar atau bernilai 35,39 persen dari APBD tahun 2025 sebesar Rp2.719 triliun.

• DPRD Dan Bupati Tandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2026

• DPRD Jembatani Nasib Puluhan Korban Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali

• Mahrus Tegaskan Tidak Ada Usulan kenaikan Tarif PBBP2

Lalu dari lain-lain dalam kategori pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 2,10 persen dari APBD tahun 2025 sebesar Rp51,2 miliar menjadi Rp50,1 miliar.

“Belanja daerah pada APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,535 triliun, mengalami penurunan sebesar 25,56 persen dari belanja daerah pada APBD 2025 sebesar Rp 3,406 triliun,” jelas Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto.

Jumlah pembiayaan pada APBD 2026 yang disepakati minus Rp22,4 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp44,1 miliar dari APBD 2025 sebesar minus Rp66,5 miliar.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Banyuwangi dan komponen lainnya yang selama ini telah bekerja keras dan juga mendorong pembangunan di tengah situasi yang tidak menentu.

“Di awal membayangkan rancangan KUA PPAS, APBD 2026 dirancang sebagai upaya antisipatif terhadap tantangan eksternal yang masih berat,” ujar Ipuk Fiestiandani.

Sejumlah faktor global maupun domestik akan mempengaruhi perekonomian pada tahun 2026 yang disebabkan oleh kebijakan pengetatan moneter serta arah dan kebijakan strategis yang diambil pemerintah untuk mendorong perekonomian transformasi, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal Kabupaten Banyuwangi.

“Kebijakan umum APBD Banyuwangi tahun 2026 diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin masih akan terjadi, serta rencana langkah afirmasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” lanjut Bupati Ipuk.