Komisi I DPRD Banyuwangi mencatat hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di tahun 2024.Silva itu, kata Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila, khususnya pada pos anggaran gaji pegawai.

"Pos gaji pegawai di setiap OPD, ada Silpa anggaran antara 3 hingga 1 miliar. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan pegawai, mungkin mereka sudah pensiun dan faktor lainnya," kata politisi Partai Golkar.

Komisi I juga menyoroti penataan birokrasi, terutama pasca dilantiknya Bupati Banyuwangi periode 2025-2030. Dari 28 OPD, sebanyak 13 OPD masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas atau Plt.

"Dari informasi yang disampaikan Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP), terdapat 13 OPD masih diisi Plt," jelasnya.

Ini terungkap ketika Komisi I DPRD Banyuwangi membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bantyuwangi Tahun Anggaran 2024

Marifatul Kamila menuturkan, serapan anggaran yang maksimal serta capaian indikator kinerja yang memuaskan di tahun 2024 harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik.

"Secara garis besar serapan anggaran maupun capaian indikator kinerja OPD mitra kerja Komisi I memenuhi target yang ditetapkan, yakni di angka 90 hingga 100 persen," ucapnya.